TOJO UNA-UNA,-TKN.COM — Pelantikan pengurus Pro Jurnalis Siber (PJS) Tojo Una-Una periode 2026–2027 yang digelar pada Kamis, 3 September 2026, menjadi perhatian di kalangan jurnalis setempat.
Sorotan muncul setelah B.D., yang selama ini dikenal sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PJS, disebut hadir dalam kegiatan tersebut hanya sebagai tamu biasa.
Kegiatan tersebut dihadiri Marwan S.A.P. selaku DPD PJS, serta sejumlah kalangan jurnalis di Kabupaten Tojo Una-Una.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan jurnalis mengenai posisi dan kapasitas B.D. dalam struktur organisasi PJS saat ini.
Sejumlah jurnalis mempertanyakan apakah B.D. masih tercatat sebagai Wasekjen PJS di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), atau telah terjadi perubahan struktur kepengurusan yang belum diketahui publik.
“Kalau memang masih menjabat sebagai Wasekjen, kenapa dalam kegiatan pelantikan tidak diberikan ruang atau kewenangan untuk mewakili DPP, terlebih ketika pihak DPP tidak sempat hadir?” demikian pertanyaan yang berkembang di kalangan jurnalis.
Secara organisasi, posisi Wasekjen merupakan bagian dari struktur kepengurusan dan dalam kondisi tertentu dapat menjalankan tugas organisasi sesuai kewenangan yang diberikan.
Namun, terkait apakah B.D. masih memiliki kewenangan tersebut dalam struktur PJS saat ini, hal itu tetap perlu dikonfirmasi kepada DPP PJS.
Kepengurusan DPC PJS Mengalami Pergantian
Selain persoalan tersebut, perhatian juga tertuju pada pergantian kepengurusan DPC PJS Tojo Una-Una.
Sebelumnya, Jefrianto Dako diketahui menjabat sebagai Ketua DPC PJS Tojo Una-Una. Namun, dalam perkembangannya, organisasi tersebut dinilai oleh sebagian kalangan jurnalis setempat kurang aktif dan bahkan disebut sempat mengalami kondisi “mati suri”.
Pada Kamis, 3 September 2026, melalui proses pemilihan, Abdulharis Wartabone akhirnya terpilih sebagai Ketua DPC PJS Tojo Una-Una periode 2026–2027.
Dengan kepemimpinan baru tersebut, kalangan jurnalis berharap PJS Tojo Una-Una dapat kembali aktif menjalankan roda organisasi serta memperkuat peran jurnalis siber di daerah.
“Semoga dengan kepemimpinan Abdulharis Wartabone, organisasi PJS di Tojo Una-Una dapat berjalan lebih baik, aktif, dan mampu menjalankan program organisasi sesuai aturan,” harap salah seorang jurnalis.
Publik Menunggu Kejelasan Status B.D.
Pergantian kepengurusan di tingkat DPC sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai posisi B.D. dalam struktur PJS saat ini.
Jika B.D. memang masih tercatat sebagai Wasekjen DPP PJS, kalangan jurnalis mempertanyakan alasan dirinya tidak diberikan kewenangan atau peran lebih dalam kegiatan pelantikan tersebut.
Terlebih, apabila pihak DPP PJS tidak dapat hadir secara langsung, muncul pertanyaan apakah Wasekjen memiliki kewenangan untuk mewakili DPP dalam kegiatan organisasi di daerah.
Sebaliknya, apabila telah terjadi perubahan atau pencabutan jabatan, informasi resmi dari DPP PJS diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di kalangan anggota maupun jurnalis.
Karena itu, status B.D. sebagai Wasekjen PJS perlu diperjelas melalui keterangan resmi dari DPP PJS. Hal tersebut penting untuk menghindari munculnya persepsi mengenai adanya persoalan internal organisasi atau ketidakjelasan struktur kepengurusan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari DPP PJS maupun B.D. mengenai status jabatan dan kewenangan B.D. dalam struktur PJS saat ini.
(Ahmad Tuliabu)
