Ambon,-TKN.COM-Gelombang protes mahasiswa mengguncang Kantor Gubernur Maluku, Rabu (06/05/2026). Massa mengepung kantor gubernur sambil mendesak pemerintah menghentikan dugaan ketimpangan yang menyeret masyarakat adat Tananahu.
Aksi berlangsung panas dengan bentangan spanduk dan orasi bergantian. Mahasiswa menilai pemerintah dan korporasi gagal membuka ruang partisipasi yang adil bagi masyarakat adat.
“Kalau hak masyarakat terus diabaikan, konflik akan semakin besar,” teriak salah satu koordinator aksi.
Mahasiswa mendesak aparat penegak hukum menyelidiki dugaan persoalan perizinan, penguasaan lahan, hingga dampak lingkungan. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan pendekatan pembangunan yang dianggap minim transparansi.
Sorotan lain mengarah pada kebijakan konservasi laut di Pulau Damer. Massa menilai konservasi tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi ruang hidup masyarakat pesisir tanpa dialog yang setara.
Apriliska Titahena menegaskan masyarakat adat tidak menolak investasi. Namun, investasi dinilai harus berjalan dengan prinsip keadilan sosial.
“Kami tidak anti-investasi. Yang kami tolak adalah pembangunan yang meninggalkan masyarakat adat,” katanya.
Mahasiswa juga mengkritik proses peletakan batu pertama proyek yang disebut berlangsung tanpa pelibatan maksimal warga adat. Kritik itu mempertegas meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap proses pembangunan di wilayah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak korporasi belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, pemerintah daerah didesak segera membuka dialog terbuka sebelum ketegangan berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
Kasus Tananahu kini menjadi ujian serius bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara investasi, perlindungan masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan di Maluku.
