BURU,-TKN.COM _ Jumat 16 Oktober 2026—Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI), Wider Nurlatu, menyampaikan pernyataan tegas kepada awak media, termasuk Target Kasus News, terkait dugaan pelanggaran tugas yang dilakukan oleh anggota TNI Pos Pengamanan Gunung Botak dari Satuan Yonif TP 821/Satria Bupolo.
Dalam pernyataannya pada Jumat (16/10/2026), Wider Nurlatu menegaskan bahwa berdasarkan Surat Perintah yang berlaku, tugas utama pasukan tersebut adalah menjaga kawasan dan menutup seluruh aktivitas pertambangan di Gunung Botak. Namun di lapangan, yang terjadi justru sebaliknya.
Kehadiran Pasukan Diduga Melindungi Aktivitas Ilegal
“Kami mendapat informasi dan laporan bahwa kehadiran TNI dari Satria Bupolo di sana justru membekingi para penambang ilegal. Aktivitas yang seharusnya sudah dihentikan, justru berjalan lancar setiap malam hari dengan perlindungan tersebut,” ujar Wider Nurlatu dengan nada tegas.
Menurutnya, aktivitas penambangan menggunakan alat berat dan pengangkutan material berlangsung aktif pada malam hari, saat pengawasan dari pihak lain minim terjadi. Kondisi ini dinilai sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan tujuan penataan kawasan pertambangan.
Catatan Redaksi: Pernyataan di atas merupakan pandangan dan laporan yang disampaikan oleh pihak ISMAHI. Pihak media belum dapat memastikan kebenaran mutlak dari dugaan ini dan belum menerima tanggapan resmi dari pihak TNI terkait. Konfirmasi dari Satuan Yonif TP 821/Satria Bupolo maupun Pangdam XV/Pattimura sangat diperlukan untuk keseimbangan informasi.
Pangdam XV/Pattimura Diminta Turun Langsung dan Tarik Pasukan
Merespons dugaan tersebut, ISMAHI meminta secara resmi kepada Panglima Komando Daerah Militer XV/Pattimura di Ambon untuk segera mengambil langkah-langkah berikut:
1. Turun tangan langsung ke lokasi Gunung Botak untuk melakukan pemeriksaan langsung dan transparan;
2. Evaluasi kinerja dan dugaan keterlibatan pasukan Satria Bupolo dalam melindungi aktivitas penambangan ilegal;
3. Tarik kembali pasukan Satria Bupolo dari lokasi pengamanan Gunung Botak jika terbukti tidak dapat menjalankan tugas sesuai surat perintah yang berlaku;
4. Ganti dengan pasukan lain yang lebih independen dan benar-benar dapat menegakkan aturan tanpa pandang bulu.
Jangan Biarkan Hukum Tertutup Malam
Wider Nurlatu mengingatkan bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat adalah untuk melindungi rakyat dan menegakkan hukum, bukan sebaliknya memberikan perlindungan kepada aktivitas yang melanggar hukum.
“Penambangan ilegal itu dilarang siang maupun malam. Tidak boleh ada yang merasa berkuasa membuka ruang pelanggaran hukum hanya karena kegelapan malam. Jika pasukan yang ditugaskan justru melindungi pelanggaran, maka kehadirannya tidak ada gunanya dan harus diganti,” tegasnya.
Saat ini masyarakat Kabupaten Buru menunggu langkah nyata dari Pangdam XV/Pattimura terkait desakan yang disampaikan ISMAHI ini. Persoalan ini menyangkut kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Laporan: Target Kasus News
Sumber: Pernyataan Resmi Ketua ISMAHI, Wider Nurlatu — 16 Oktober 2026
