Saumlaki,-TKN.COM -Penetapan seorang wartawan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai tersangka dalam dugaan penghinaan bernuansa etnis memantik perdebatan luas tentang batas kebebasan berekspresi, independensi penegakan hukum, dan potensi tekanan kekuasaan dalam proses pidana di daerah.
Kasus yang bermula dari penggunaan sebuah kata yang dinilai “mirip” dengan penyebutan etnis tertentu itu kini berkembang melampaui perkara personal. Publik mulai menyoroti cara hukum bekerja, terutama ketika proses pidana menyentuh profesi pers yang memiliki fungsi kontrol terhadap kekuasaan.
Di tengah ruang demokrasi yang dijamin konstitusi, perkara ini menjadi sensitif karena menyentuh dua prinsip penting sekaligus: perlindungan terhadap martabat etnis dan jaminan kebebasan berekspresi.
Negara tentu tidak boleh mentolerir penghinaan berbasis suku, ras, maupun etnis. Prinsip itu sejalan dengan semangat konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Namun di sisi lain, hukum juga dituntut bekerja secara objektif, proporsional, dan bebas intervensi.
Persoalan muncul ketika sebuah frasa yang masih diperdebatkan konteks dan maknanya langsung berujung pada penetapan tersangka. Di ruang publik, pertanyaan pun menguat: apakah proses hukum benar-benar berdiri di atas alat bukti dan unsur pidana, atau mulai dipersepsikan berada di bawah bayang-bayang tekanan kekuasaan?
Pertanyaan itu menjadi relevan karena perkara komunikasi digital tidak bisa dilepaskan dari konteks bahasa, situasi percakapan, niat penggunaan kata, hingga tafsir sosial di lingkungan tertentu.
Tak hanya itu, dalam praktik hukum modern, penilaian terhadap unsur penghinaan umumnya membutuhkan kajian komprehensif, termasuk keterangan ahli bahasa dan ahli pidana.
Karena itu, kehati-hatian menjadi prinsip utama. Hukum tidak boleh bekerja hanya berdasarkan kemarahan publik, tekanan kelompok, ataupun resonansi media sosial.
Di titik inilah integritas aparat penegak hukum diuji. Sebab ketika proses hukum dipandang terlalu cepat terhadap satu perkara, sementara kasus lain yang berdampak besar terhadap publik berjalan lamban, maka persepsi ketimpangan hukum sulit dihindari.
Kondisi tersebut berbahaya bagi demokrasi lokal. Bukan semata karena adanya tersangka, tetapi karena munculnya ketakutan baru di ruang publik: bahwa sebuah kata yang belum tentu memiliki niat diskriminatif dapat berubah menjadi ancaman pidana ketika bersinggungan dengan relasi kuasa.
Lebih jauh, perkara ini juga menjadi alarm bagi kebebasan pers di daerah. Wartawan memiliki fungsi konstitusional sebagai pengawas kekuasaan, penyampai informasi publik, sekaligus instrumen kontrol sosial.
Fungsi itu dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat.
Karena itu, setiap proses hukum yang menyeret insan pers harus dijalankan secara profesional, transparan, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kritik terhadap proses hukum bukan berarti membela penghinaan etnis. Sebaliknya, kritik diperlukan agar hukum tetap berada di jalur keadilan, bukan menjadi alat legitimasi tekanan.
Di sisi lain, pihak yang merasa dirugikan juga memiliki hak hukum untuk melapor dan meminta perlindungan. Ruang itu dijamin negara dan harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme hukum yang sah.
Namun penegakan hukum yang sehat tidak berhenti pada penerimaan laporan. Aparat tetap wajib memastikan seluruh unsur pidana terpenuhi secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun akademik.
Sebab ketika hukum mulai dipersepsikan tajam terhadap pihak tertentu namun melemah di hadapan kekuasaan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang wartawan. Yang terancam adalah kepercayaan publik terhadap independensi hukum itu sendiri.
Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia melemah perlahan ketika rasa takut mulai mengalahkan keberanian berbicara, dan ketika hukum kehilangan jarak dari kekuasaan yang seharusnya diawasi.
