Saumlaki, -TKN.COM -Pernyataan pemerhati kebijakan publik, Irfan, terkait polemik Participating Interest (PI) 3 persen Blok Masela mendapat tanggapan dari sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Mereka menilai kritik terhadap pemerintah daerah tidak boleh dipersempit sebagai “perang opini”, melainkan harus dipandang sebagai bentuk kontrol publik yang sah demi mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah dan bertanggung jawab.
Sejumlah tokoh masyarakat menegaskan bahwa perdebatan mengenai PI Blok Masela justru harus menjadi momentum untuk membuka ruang evaluasi yang sehat terhadap kesiapan daerah, termasuk menyangkut tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kapasitas sumber daya manusia, hingga arah kebijakan pembangunan jangka panjang.
“Jangan sampai kritik publik dianggap gangguan. Daerah ini membutuhkan banyak vitamin masukan, bukan narasi defensif yang justru menjauh dari substansi persoalan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Tanimbar kepada media ini.
Menurutnya, masyarakat tidak sedang berupaya melemahkan posisi tawar daerah, melainkan ingin memastikan bahwa hak strategis PI 3 persen benar-benar dikelola secara serius, transparan, dan memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai pernyataan Irfan yang mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam opini prematur perlu dilihat secara proporsional. Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta tidak membalas kritik dengan narasi yang dinilai minim solusi dan kurang menyentuh akar persoalan pembangunan daerah.
“Kalau ada kritik soal BUMD, SDM, atau kesiapan tata kelola, maka jawablah dengan langkah konkret dan data. Bukan sekadar membangun opini tandingan yang miskin arah pembangunan,” katanya.
Polemik PI 3 persen, lanjutnya, seharusnya diarahkan pada pembahasan yang lebih substansial, seperti kesiapan kelembagaan daerah, transparansi pengelolaan, keterlibatan masyarakat adat, hingga strategi peningkatan kapasitas generasi muda Tanimbar agar dapat terlibat langsung dalam industri migas dan sektor turunannya.
Beberapa kalangan juga mengingatkan bahwa proyek strategis sebesar Blok Masela tidak boleh hanya dipandang dari sisi penerimaan daerah semata. Pemerintah daerah diminta mulai memikirkan roadmap pembangunan yang terukur, termasuk pendidikan vokasi, pelatihan tenaga kerja lokal, penguatan ekonomi masyarakat pesisir, dan sistem pengawasan independen terhadap pengelolaan PI.
“Publik ingin melihat arah pembangunan yang jelas. Jangan habiskan energi pada polemik yang tidak produktif. Yang dibutuhkan masyarakat adalah visi besar dan kesiapan nyata menghadapi perubahan ekonomi akibat proyek Masela,” ujar sumber tersebut.
Di sisi lain, masyarakat juga mengapresiasi seruan Irfan mengenai pentingnya kolaborasi dan penguatan kelembagaan daerah. Namun mereka menekankan bahwa kolaborasi hanya akan berjalan baik jika pemerintah membuka ruang kritik secara sehat dan tidak alergi terhadap kontrol publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi lanjutan dari Irfan maupun pihak pemerintah daerah terkait berkembangnya respons publik atas pernyataan tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan penghormatan terhadap etika jurnalistik.
Di tengah besarnya harapan terhadap manfaat ekonomi Blok Masela, masyarakat Tanimbar kini berharap seluruh pihak dapat kembali fokus pada agenda utama: membangun fondasi daerah yang kuat, memperbaiki tata kelola, dan memastikan hak strategis masyarakat tidak hilang di tengah perdebatan yang minim solusi pembangunan.
(PL)
