Maluku,-TKN.COM _ Penertiban Tambang Emas Gunung Botak Untuk Siapa? Sujumlah pengamat militer Indonesia mengkhawatirkan keterlibatan militer dalam ruang-ruang sipil, akan berdampak buruk dan berbahaya bagi kehidupan sebuah negara.
Satu contoh yang nyata adalah hadirnya kolaborasi antara penguasa, korporasi dan militer untuk mengambil alih pertambangan rakyat. Dipastikan, kolaborasi ini berdampak buruk kepada masa depan bersama. Ini telah terjadi di tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku.
“Mengapa TNI tidak berani ambil alih, atau buat penertiban di Freeport, krena TNI dan negara kita masih takut kepada CIA dan Amerika Serikat, TNI tidak bernyali, TNI nyalinya hanya menyisir rakyatnya, rakyat kecil dan berkolaborasi dengan korporasi hanya untuk bagi-bagi keuntungan, yang tidak jelas arahnya, tujuannya, manfaatnya untuk siapa?” ungkap E A Latbual, Ketua Persatuan Mahasiswa Adat Buru Selatan Jakarta kepada Kantor Berita Online Maluku, Rabu (29/4).
Apa yang disampaikan Latbual pernah disampaikan dengan gamblang oleh Profesor Salim Said dalam perbincangan dengan Presiden Prabowo Subianto, Profesor Salim Said dengan tegas mengatakan, “Yang saya cemaskan elit politik kita tidak mengerti soal fungsi dan peran tentara, saya menolak keras memorandum-memorandum yang menyebabkan tentara harus bertani, membantu penyediaan bahan makanan, saya katakan itu persepsi yang salah terhadap tentara.
Jangan kita anggab kalau tidak ada perang tentara itu nganggur, salah. Tentara itu harus selalu berlatih dan tidak mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh orang lain. Banyak pengangguran, tidak ada kerjaan, tidak memiliki pendapatan mengapa mereka itu tidak dilatih untuk mengerjakan pekerjaan itu, mengapa harus tentara.
Tentara kalau tidak terus berlatih, musuh-musuh kita akan mengatakan, serang saja Indonesia, tentaranya hanya bisa bertani. Tentara harus terus berlatih untuk memberi pesan kepada musuh bahwa Tentara Nasional Indonesia itu selalu siap siaga.
Menurut Profesor Salim Said, kekuatan TNI tidak boleh ditugaskan selain fungsi utamanya, karena Indonesia akan dipandang enteng oleh tentara negara lain. Tugas tentara adalah menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
“Artinya tentara tidak boleh berpolitik, berbisnis apalagi berkolaborasi dengan pemodal untuk tujuan mengelola pertambangan, ini sangat berbahaya,” lanjut Latbual memperkuat pernyataan Profesor Said.
Mengapa berbahaya, Tentara itu alat negara, pikiran bahkan jiwa raganya diberikan untuk negara, untuk rakyat untuk keselamatan rakyat, tetapi ketika doktrin itu dibelokan dengan turut mengelola tambang, maka fungsi utama TNI tergerus, lawan-lawan kita diluar melihat, Tentara Indonesia sudah mengurus emas, mengerus ternak, mengurus makanan, mengumpulkan harta.
“Para peneliti wajib meneliti ini, apa yang membuat tentara lebih tertarik kepada hal-hal diluar tugas pokok dan fungsinya, dan kondisi ini sangat berbahaya, jika tentara tidak siap siaga, ketika lawan kita menyerang, tentara-tentara kita sedang menertibkan Gunung Botak, malu kita sebagai bangsa besar,” kata Latbual.
“Kami memandang bahwa penertiban tambang ilegal di Gunung Botak harus dilakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan langsung, yakni Polri dengan tetap melibatkan pemerintah daerah dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tidak melibatkan kekuatan yang tidak relevan dengan konteks permasalahan,” desak Latbual.
(TKN)
