AMPANA,-TKN.COM — Gelombang amarah masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) terhadap kinerja Kepolisian Resor (Polres) Touna kini berada di titik didih. Penegakan hukum yang lambat, tebang pilih, dan tumpukan kasus yang dibiarkan membusuk di meja penyidik memicu mosi tidak percaya yang meluas.
Lembaga pelindung masyarakat ini dinilai gagal total dan hanya menjadi pajangan birokrasi yang memakan anggaran negara tanpa hasil nyata.
Birokrasi Korup Rasa Malas: Gaji Buta di Atas Penderitaan Rakyat
Dugaan kuat mengenai adanya oknum aparat yang malas bekerja dan tidak produktif kini menjadi rahasia umum.
Warga menuding, oknum-oknum di Polres Touna lebih fokus mengamankan gaji bulanan dan fasilitas dari uang rakyat daripada menyelesaikan perkara.
“Kami melapor karena butuh keadilan, bukan untuk melihat mereka duduk santai di ruangan ber-AC sambil membiarkan berkas kami berdebu!” ungkap seorang warga dengan nada geram.
Sikap apatis dan kerja formalitas ini dinilai sebagai bentuk penindasan tidak langsung terhadap masyarakat kecil yang sedang mencari keadilan.
Taruhan Nyawa dan Air Mata Warga Pedalaman
Penderitaan paling tragis dialami oleh warga yang tinggal di wilayah pedalaman dan kepulauan terpencil.
Untuk mengecek status laporan yang mandek di Ampana, mereka harus bertaruh nyawa.
Menerjang Badai: Menyeberangi lautan dengan ombak ganas menggunakan perahu seadanya.
Akses Ekstrem: Berhari-hari menembus jalan rusak dan mendaki gunung yang rawan longsor.
Biaya Cekik Leher: Menghabiskan uang jutaan rupiah yang didapat dari hasil bertani atau melaut demi ongkos transportasi.
Pengorbanan materi dan nyawa tersebut kerap berakhir sia-sia dan menyakitkan.
Di hadapan meja penyidik, mereka hanya disodori jawaban klise yang sama: “Belum ada perkembangan, silakan tunggu.”
Respons dingin ini dianggap sebagai penghinaan besar terhadap perjuangan fisik dan finansial para korban.
Gunung Es Kasus Mandek: Bau Amis Kongkalikong?
Fenomena menumpuknya berkas perkara yang mengendap bertahun-tahun memicu kecurigaan liar di tengah publik.
Masyarakat mulai mempertanyakan apakah mandeknya kasus-kasus ini murni karena ketidakmampuan melacak hukum, atau sengaja “di-peti-es-kan” demi kepentingan pihak tertentu.
Salah satu contoh nyata yang kini disorot adalah sengkarut kasus hukum yang menyeret nama Pak Arifin dan Ibu Citra/Dewi terkait perjanjian utang-piutang,Fredi Usman, terkait terkait laporan dugaan penipuan oleh pendor viki feliks,dan masih banyak lain yang tidak sempat di sebutkan satu persatu,
yang terus mengambang tanpa ujung yang jelas, meskipun saksi dan pengacara telah di hadirkan.
Tuntutan Radikal: Desak Polda Sulteng Turun Tangan atau Bubarkan!
Akumulasi kekecewaan ini melahirkan tuntutan yang ekstrem dari masyarakat:
Pembersihan Total: Mendesak Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) segera mencopot pejabat Polres Touna yang tidak kompeten.
Audit Investigatif: Meminta Divisi Propam Polda Sulteng memeriksa aliran penanganan kasus dan kinerja para penyidik.
Ancaman Boikot: Jika tidak ada perubahan radikal, warga mengancam akan menyuarakan pembubaran Polres Touna karena dianggap tidak berguna dan hanya menjadi beban bagi daerah.
Hingga berita ini diturunkan, tensi di masyarakat terus memanas. Publik kini menunggu tindakan tegas dari Polda Sulteng sebelum ketidakpercayaan ini berubah menjadi aksi massa yang lebih besar di jalanan.
(Ahmad Tuliabu)
