AMBON,-TKN.COM — Masyarakat pesisir di Maluku berharap Anggota DPRD Provinsi Maluku dapat mendorong Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, agar program-program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan nelayan kembali mendapat perhatian dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Harapan tersebut muncul karena tahun 2026 dinilai menjadi tahun yang sangat penting bagi masyarakat pesisir. ” Nelayan berharap kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada program administratif, tetapi benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan mereka di lapangan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penyediaan alat tangkap pancing tonda bagi nelayan. Bantuan tersebut dinilai dapat membantu nelayan meningkatkan produktivitas penangkapan ikan sekaligus mengurangi beban biaya operasional yang selama ini harus ditanggung secara mandiri.
Masyarakat pesisir juga meminta agar DPRD dapat mendorong program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dapat kembali menyentuh kelompok nelayan yang berada di kawasan pesisir. menurut masyarakat, program pemberdayaan nelayan yang dimiliki oleh dinas perikanan seharusnya menjadi prioritas dan di dorong oleh DPRD karena sektor perikanan merupakan salah satu sumber utama penghidupan masyarakat pesisir Maluku.
“Kami berharap DPRD dapat memperjuangkan agar dalam anggaran perubahan 2026 ada program yang benar-benar dirasakan nelayan.
Jangan sampai masyarakat pesisir hanya menjadi objek kebijakan, tetapi tidak mendapatkan manfaat langsung dari anggaran pemerintah,” demikian harapan masyarakat pesisir.
Selain pancing tonda, masyarakat berharap program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan juga mencakup bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan, penguatan kelompok nelayan, peningkatan kapasitas nelayan, serta dukungan terhadap pemasaran hasil tangkapan.
DPRD Provinsi Maluku diharapkan dapat memastikan setiap program yang masuk dalam APBD Perubahan 2026 memiliki sasaran yang jelas, penerima yang tepat, transparan dalam pelaksanaannya, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.
Masyarakat pesisir menilai, momentum perubahan anggaran 2026 harus dimanfaatkan untuk memperkuat program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan nelayan, bukan sekadar menambah kegiatan yang manfaatnya sulit dirasakan di tingkat masyarakat.
Dengan potensi sumber daya kelautan yang besar, masyarakat berharap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Maluku ke depan benar-benar menempatkan nelayan sebagai salah satu prioritas pembangunan, sehingga sektor perikanan mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
(Erol)
