Maluku,-TKN.COM _ Suara Teks yang masyarakat bagikan mencerminkan kegelisahan, kekecewaan, dan tuntutan yang mendalam dari masyarakat terkait polemik pertambangan emas di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku. Isu ini memang merupakan salah satu permasalahan kompleks yang mencakup berbagai dimensi, mulai dari hukum, ekonomi, lingkungan, hingga sosial-politik.
Berikut adalah beberapa poin krusial yang diangkat dalam aspirasi tersebut:
Penegakan Hukum dan Mata Rantai Penadahan:
Aksi damai dari HMI cabang Namlea Tuntutan tegas ditujukan kepada aparat penegak hukum (Kapolda Maluku dan Kapolri) untuk tidak hanya menertibkan penambang di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan penadah (aktor intelektual/pendana) emas ilegal hingga ke luar daerah. Penangkapan penadah dinilai sebagai kunci utama untuk menghentikan aktivitas ilegal secara sistemik.
Peran dan Tanggung Jawab Wakil Rakyat:
Kritik tajam disampaikan kepada para wakil rakyat (khususnya anggota DPR-RI dapil Maluku) yang dinilai kurang bersuara dan kurang berpihak pada nasib rakyat kecil di daerah lingkar tambang. Ada desakan agar mereka mengambil sikap politik yang jelas demi membela hak-hak masyarakat adat dan lokal.
Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan:
Tegas aksi jadi Sorotan mengenai kontradiksi antara kekayaan alam yang melimpah (produksi emas) dengan kondisi kesejahteraan masyarakat lokal yang masih didera kemiskinan. Kekayaan daerah dinilai belum mampu dikonversi menjadi kesejahteraan yang merata bagi rakyat Maluku.
Persoalan Regulasi dan Legalitas (WPR & IPR):
Nus Wamese dengan tegas Narasi tersebut mengkritisi implementasi kebijakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Meskipun secara administratif regulasi tersebut telah diupayakan, masyarakat merasa dampaknya belum terasa nyata di lapangan, sehingga perputaran ekonomi lokal dinilai masih mandek.
Penolakan Keterlibatan Pihak Ketiga (Korporasi):
“Ujar Ketua HMI Cabang Namlea” Adanya kekhawatiran dan penolakan dari sebagian elemen masyarakat terhadap kehadiran perusahaan-perusahaan besar (pihak ketiga/bapak angkat) yang dikhawatirkan dapat membatasi atau menyumbat sumber penghidupan masyarakat lokal yang bergantung pada tambang rakyat.
”Pungkas Nus Wamese Aspirasi seperti ini menunjukkan pentingnya dialog yang transparan, tata kelola sumber daya alam yang adil, serta penegakan hukum yang konsisten demi mewujudkan keseimbangan antara kelestarian lingkungan, legalitas hukum, dan kesejahteraan masyarakat adat setempat.
