Situasi Penambangan Ilegal di Kabupaten Buru
Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang marak di Kabupaten Buru, khususnya di kawasan seperti Gunung Botak dan beberapa titik lainnya, terus menjadi sorotan publik. Praktik penambangan ilegal ini dinilai menimbulkan berbagai persoalan serius, mulai dari kerusakan lingkungan, pencemaran bahan kimia berbahaya (seperti merkuri) di ekosistem sekitar, hingga potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Tuntutan Publik dan Elemen Masyarakat
Masyarakat, tokoh pemuda, dan berbagai elemen publik di Kabupaten Buru mendesak adanya langkah konkret serta ketegasan dari pihak berwenang. Beberapa poin utama yang disuarakan meliputi:
Penindakan Tegas Tanpa Pandang Bulu: Aparat penegak hukum diminta untuk tidak ragu menutup dan menghentikan seluruh aktivitas penambangan ilegal yang masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.
Evaluasi Kinerja Pengawasan: Lemahnya pengawasan dan lambannya penegakan hukum oleh jajaran penegak hukum di tingkat lokal, termasuk Polres Buru, menjadi kritik tajam agar segera dibenahi demi menegakkan supremasi hukum.
Intervensi Polda Maluku: Publik mengharapkan turun tangan langsung atau supervisi yang lebih ketat dari Polda Maluku untuk menindak para pemodal, aktor intelektual, serta jaringan sindikat di balik aktivitas tambang ilegal tersebut.
Peran Aktif Pemerintah Daerah: Pemerintah Kabupaten Buru bersama instansi terkait didesak untuk mengambil sikap tegas, baik melalui penertiban administratif maupun langkah-langkah preventif guna melindungi ruang hidup masyarakat adat dan kelestarian lingkungan Pulau Buru.
