Berita

HUT ke-81 RI, BPJN Maluku Perkuat Komitmen Pembangunan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Rakyat

84
×

HUT ke-81 RI, BPJN Maluku Perkuat Komitmen Pembangunan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Rakyat

Sebarkan artikel ini

AMBON,-TKN.COM – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku untuk memperkuat semangat pengabdian dan komitmen menghadirkan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Upacara peringatan HUT ke-81 RI berlangsung di pelataran Kantor BPJN Maluku, kawasan Jembatan Merah Putih, Ambon, Senin (17/8/2026). Dalam upacara tersebut, Plt. Kepala BPJN Maluku, Muhammad Alwin Talaohu, ST., MT., membacakan sambutan Menteri Pekerjaan Umum.

Dalam sambutannya, Menteri Pekerjaan Umum menegaskan bahwa pembangunan harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Keberhasilan pekerjaan umum tidak semata-mata diukur dari besarnya proyek yang dibangun, tetapi dari seberapa besar manfaatnya mampu dirasakan dan memudahkan kehidupan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan dan irigasi, memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas dan ketahanan pangan. Jalan harus mampu membuka akses masyarakat menuju sekolah, lahan pertanian dan pasar, sementara pembangunan irigasi harus memberikan dukungan nyata terhadap produktivitas pertanian.

Di sektor ketahanan pangan, Kementerian Pekerjaan Umum telah menangani lebih dari 12.700 kilometer jaringan irigasi yang melayani sekitar 789.000 hektare sawah, membangun 2.794 jaringan irigasi tanah, serta mempercepat penyelesaian 15 bendungan.

Sementara pada sektor konektivitas, pemerintah telah menangani lebih dari 1.664 kilometer jalan, merehabilitasi sekitar 47.603 kilometer jalan, membangun 34 kilometer jalan tol, serta lebih dari 1.300 jembatan dan jembatan gantung.

Pembangunan tersebut diarahkan untuk memperkuat akses dan membuka peluang masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang baik diharapkan mampu menekan biaya ekonomi, memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan produktivitas masyarakat.Selain pembangunan jalan, jembatan dan irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mendukung pelayanan dasar masyarakat melalui pembangunan 265 sekolah rakyat, revitalisasi 14 sekolah keagamaan, pembangunan 222 SPPG, serta perluasan pelayanan air minum, sanitasi dan persampahan.

Dalam sambutannya, Menteri juga menekankan bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai ketika konstruksi telah dibangun. Pekerjaan dinilai selesai ketika infrastruktur tersebut benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut menjadi semakin penting ketika terjadi bencana. Ketika jalan terputus, akses air terganggu atau fasilitas pendidikan tidak dapat digunakan, masyarakat membutuhkan kehadiran negara secara nyata. Pemerintah dituntut bergerak cepat untuk membuka kembali akses, memulihkan layanan dasar dan membantu masyarakat kembali menjalani kehidupannya.

Karena itu, pelaksanaan pembangunan harus disertai integritas. Jabatan dan kewenangan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Setiap keputusan dan penggunaan anggaran harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum juga mengingatkan agar seluruh jajaran bekerja secara cepat namun tetap cermat, efisien tanpa mengorbankan mutu, serta mencari solusi tanpa mengambil jalan pintas yang melanggar aturan. Birokrasi di lingkungan pekerjaan umum diharapkan menjadi bagian dari penyelesaian persoalan masyarakat, bukan justru menambah persoalan.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pekerjaan umum atas pengabdian mereka. Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan jajaran pekerjaan umum mungkin tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi manfaatnya dapat dirasakan masyarakat melalui akses jalan, air, fasilitas pendidikan dan berbagai infrastruktur lainnya.

Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah pegawai atas masa pengabdian mereka melalui Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dan 10 Tahun. Penyematan tanda kehormatan dilakukan oleh Inspektur Upacara dengan didampingi Plt. Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku, Ruslan Malik.

Momentum HUT ke-81 RI juga menjadi kesempatan untuk memberikan penghargaan kepada para pensiunan yang telah mengabdikan diri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pengabdian mereka dinilai menjadi bagian dari perjalanan panjang pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Menteri menegaskan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang berdirinya sebuah negara, tetapi juga tentang memastikan negara terus hadir untuk rakyat. Kehadiran tersebut diwujudkan melalui pembangunan yang mampu memberikan akses pendidikan yang layak, membuka konektivitas bagi wilayah yang membutuhkan, serta memberikan bantuan ketika masyarakat menghadapi bencana.Dengan semangat tersebut, pembangunan infrastruktur diharapkan terus diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan kesejahteraan. Kemerdekaan harus diisi melalui kerja nyata, integritas dan kesetiaan terhadap kepentingan rakyat.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan BPJN Maluku akhirnya tidak hanya menjadi seremoni peringatan hari kemerdekaan, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pekerjaan umum untuk terus bekerja dengan disiplin, bertanggung jawab dan berorientasi pada manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Semangat tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kemerdekaan melalui pembangunan yang adil, memperkuat persatuan dan menghadirkan negara di tengah kebutuhan masyarakat. Sebab, pembangunan pada akhirnya bukan sekadar tentang infrastruktur yang berdiri, melainkan tentang manfaat dan perubahan yang dirasakan rakyat.

 

 

(Salmon Batuwael)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *