Namrole,-TKN.COM _ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Buru Selatan pada Senin (20/7/2026).
Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD setempat, momen bersejarah ini menjadi wadah refleksi dan evaluasi arah pembangunan daerah.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan, Ahmad Umasangaji, S.Pd.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Buru Selatan La Hamidi, S.H, Wakil Bupati, Gerson E. Selsily, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Para Asisten/Staf Ahli Bupati, para pimpinan OPD, serta para tokoh agama, tokoh adat, dan elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku juga hadir diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Keuangan.
Dalam sambutannya, Bupati Buru Selatan, La Hamidi, S.H menegaskan, usia ke-18 merupakan titik penting untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan daerah.
Ia menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan fiskal hingga kebutuhan mendesak akan infrastruktur.
Namun, Bupati meyakini bahwa segala tantangan tersebut tidak boleh mengurangi optimisme pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak mungkin tercapai tanpa adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak.
“Hubungan dan kerja sama yang selama ini telah terbangun dengan baik harus terus kita pelihara dan perkuat. Berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini hendaknya tidak mengurangi optimisme kita untuk terus memperbaiki keadaan dan menghadirkan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Bupati La Hamidi.
pria kelahiran desa pasir putih ini juga menambahkan, semangat gotong royong, inovasi, dan kolaborasi antarlembaga merupakan modal utama daerah.
Hal ini diharapkan mampu mempercepat roda pembangunan agar lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga di kabupaten bertajuk Lolik Lalen Fedak-Fena tersebut.
Peringatan HUT ke-18 kali ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk kembali menyatukan visi, mengoptimalkan potensi lokal, dan meningkatkan pelayanan publik meskipun di tengah tantangan efisiensi anggaran.
(Dade Papalia)
