Namrole,-TKN.COM_Usai merampungkan pembahasan maraton Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2025, Bupati Buru Selatan, La Hamidi, S.H memberikan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati menegaskan tidak ada lagi ruang bagi pengelolaan keuangan yang lambat dan tidak tertib.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) LPJ APBD 2025 resmi disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD Buru Selatan dalam rapat paripurna, Rabu (29/7/2026).
Meski agenda konstitusional ini berjalan mulus, Bupati menyoroti rapor merah pengelolaan keuangan daerah yang masih tertahan di predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.
Bupati menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk melakukan evaluasi total dan menghentikan kebiasaan lama dalam administrasi anggaran.
Pihaknya menargetkan lompatan kinerja demi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Predikat WTP harus menjadi target ke depan. Semua itu bisa dicapai bila kita memiliki tanggung jawab dan komitmen bersama, terutama OPD, untuk bekerja lebih baik dan tertib dalam administrasi keuangan,” tegas Bupati.
Ketegasan ini bukan tanpa alasan. Bupati langsung memerintahkan seluruh kepala OPD untuk mengoreksi kinerja secara kilat. Hal ini demi memastikan pembahasan KUA-PPAS, RAPBD Perubahan 2026, hingga APBD 2027 tidak lagi mengalami keterlambatan dan berjalan sesuai regulasi yang ketat.
(Dade Papalia)
