Jakarta,-TKN.COM — Aroma pembatasan informasi kian terasa di Gedung DPR RI. Wartawan daerah kini bukan hanya kesulitan, tapi seolah “dipinggirkan” dari pusat kekuasaan legislatif.
Untuk sekadar bertemu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mereka harus melewati prosedur berlapis yang dinilai tidak masuk akal , izin yang tak masuk akal verifikasi berulang, hingga pembatasan akses yang kaku , menjadi hantu visitor Management System.
Fakta di lapangan menunjukkan, tidak semua jurnalis diperlakukan setara. Wartawan dari daerah mengaku sering “diputar-putar” oleh sistem birokrasi yang berbelit, bahkan tak jarang ditolak tanpa alasan yang jelas.
Sementara itu, akses bagi pihak tertentu justru terlihat lebih longgar. “Ini bukan lagi soal aturan, tapi soal kemauan membuka diri , Kalau wartawan saja dipersulit, lalu bagaimana publik bisa tahu apa yang terjadi di dalam?” ujar salah satu jurnalis dengan nada geram kepada media ini , Selasa 19/5/26.
” Katanya kondisi ini memunculkan pertanyaan serius , apakah Gedung DPR RI masih menjadi rumah rakyat , atau justru berubah menjadi ruang eksklusif yang steril dari kontrol publik .
Dalih keamanan yang kerap dijadikan alasan pengetatan akses dinilai tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan , yakni tersumbatnya arus informasi , Padahal, pers adalah pilar demokrasi yang seharusnya diberi ruang, bukan dibatasi ,tegasnya .
Bagi kami , jika praktik ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan semakin terkikis , wartawan daerah bukan pengganggu , namun mereka adalah jembatan informasi bagi jutaan rakyat di pelosok negeri.
Kini publik menunggu apakah pimpinan DPR RI akan membuka mata dan telinga, atau tetap membiarkan tembok birokrasi menjadi penghalang transparansi , terkait berbagai hal yang sementara terjadi di luar sana ,tutupnya
Pewarta ( Erol )
